Hukum dan Globalisasi

-


                                                    Oleh Fahrizal S.Siagian, S.H.,M.H.

                                       Mahasiswa pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

         Globalisasi adalah sesuatu yang sangat luas. Dimana interaksi lintas dimensi dimulai dari ekonomi, sosial, dan budaya serta politik yang semakin mengarah pada berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Globalisasi disebabkan 3 faktor yakni adanya kemajuan teknologi atau revolusi industri, permintaan pasar dunia, dan logika kapitalisme.

    Globalisasi adalah interkoneksi segala aspek dan lini, mulai dari interkoneksi antar aspek mulai dari sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Selain daripada itu, interkoneksi yang dimaksud lagi adalah interkoneksi negara satu dengan negara lain yang didasarkan pada satu persepsi yang sama. Globalisasi yang menyebabkan interkoneksi berbicara bagaimana unifikasi regulasi secara global dan perkembangan situasi global yang sangat pesat.

    Globalisasi ekonomi mendorong terjadinya globalisasi di berbagai sektor-sektor lainnya, diantaranya sektor hukum. Saat ini ada juga globalisasi hukum, yang mana ada kecenderungan terjadi homogenitas hukum yang terjadi di seluruh dunia tanpa membedakan apakah negara itu negara maju atau berkembang atau negara miskin. Hal ini bisa terjadi dan telah dialami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian adanya harmonisasi dan integrasi segala peraturan perundang-undangan di seluruh dunia, misalnya di dalam World Trade Organization mengatur terkait konstruksi HaKI (Hak Kekayaan Intelektual). Misalnya UU Tentang Hak Paten, maka saat itu terjadi permasalahan bahwa adanya ahli ahli yang menyusun pasal-pasal nasionalis (UU 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten) yang menyebutkan bahwa melalui UU itu para pemilik paten harus mendorong inovasi nasional Indonesia. Terdapat pihak yang terdampak yakni pihak pemilik paten yang berasal dari luar negeri. Maka dengan adanya hal ini memaksa perusahaan yang ada di Indonesia walaupun pemiliknya adalah orang asing maka harus tunduk pada ketentuan Undang-undang ini. Hal ini dikomplain oleh negara-negara maju karena memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mereka tidak bersedia mematuhi aturan itu. Menurut mereka, Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan UU itu telah melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi perdagangan global. 

    Para ahli mengatakan bahwa hal itu tidak melanggar prinsip non-diskriminasi, karena UU itu diberlakukan kepada siapapun bukan hanya berasal dari pemilik paten luar negeri. Akan tetapi, ini menandakan bahwa ciri Globalisasi di bidang hukum adalah adanya mekanisme Harmonisasi regulasi, dan sarat akan kepentingan negara-negara maju. Globalisasi di bidang hukum menurut Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa akan terjadi Homogenitas regulasi yang berpotensi mengeliminasi kearifan lokal. Akan tetapi, Werner Menski dalam tulisannya yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum yang mana tulisan ini adalah disertasinya yang dijadikan buku. Pandangan Werner bahwa Globalisasi di bidang hukum tidak ada homogenitas hukum di dunia, akan tetapi tetap menjaga kearifan lokal yang ada yang tumbuh bersama masyarakat.

       Globalisasi di bidang hukum merepresentasikan adanya penyeragaman regulasi di dunia, misalnya tentu dalam aspek hukum pidana dan pemberantasan korupsi (UNCAC), Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), UNCLOS, dan sebagainya. Pluralisme hukum bertentangan dengan Globalisasi di bidang hukum. Hal ini didasarkan pada pluralisme hukum di masyarakat adanya hukum adat, hukum dan kearifan lokal dan sebagainya. Kelompok yang menghendaki penyeragaman hukum dan yang menghendaki pluralisme hukum. Hal ini adalah kunci dari Globalisasi di bidang hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dogmatika Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum

-
Gambar
          Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif . D.H.M. Meuwissen memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginter pretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. Van Hoecke , mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri se...
Baca selengkapnya

Filsafat Aliran Hukum Alam

-
Gambar
Ada Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang berangkat pada pencarian citacita pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam konteks lintas sejarah, Friedman, menyatakan bahwa aliran ini timbul. Friedman menjelaskan  kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut.  Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Disadari bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini, gagasan mengenai hukum alam didasarkan kepada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat dike tahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam di anggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam: (1) aliran hukum alam irasional, dan (2)...
Baca selengkapnya

Legal Transplantation Menurut Peter de Cruz dan Alan Watson

-
Gambar
  Peter de Cruz menjelaskan bahwa legal transplantation adalah satu upaya mengadopsi dan mengadaptasikan suatu hukum dari sistem hukum suatu negara yang diterapkan pada sistem hukum negara lain. Sedangkan pandangan Alan Watson, Legal Tranplantation itu adalah sebagai upaya memindahkan suatu konsep aturan pada satu sistem hukum negara ke sistem hukum negara lain. Tindakan ini menurut Watson hanya menekankan bahwa tindakan Legal Transplantation hanya berorientasi pada pembaharuan hukum. Sehingga dimaknai bersifat pragmatis dan kajiannya berada diluar aspek sosial dan budaya lokal.  Pandangan ini berbeda dengan Legal Transplantation oleh Peter de Cruz yang menekankan bahwa pengadopsian aturan dari satu sistem sistem hukum negara kepada sistem hukum negara lain harus sesuai dengan sosial-politik penerima, dan budaya lokal masyarakat. Sehingga Legal Transplantation yang dimaksudkan oleh Peter de Cruz adalah suatu pengadopsian regulasi yang kompleks, bukan semata-mata menerapkan at...
Baca selengkapnya